Artikel

Pajak Untuk Pengusaha UKM
Admin - Jumat, 1 Januari 2016

Perlukah pengusaha UKM membayar pajak? Sebelum mengulas tentang hal tersebut lebih jauh sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pajak sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 28/2007 yang menyatakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  Sementara menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 28/2007 menyatakan:“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Ketentuan tentang Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013

Sementara untuk ketentuan mengenai Pajak Penghasilan diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 46 tahun 2013, yang merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto. Sesuai dengan PP Nomor 46 tahun 2013 adalah orang Pribadi; Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan omzet atau peredaran  bruto yang tidak lebih dari Rp 4.8 miliar dalam satu tahun Pajak. Pajak yang harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet) dari seluruh gerai/outlet/counter atau semacamnya baik pada pusat maupun cabang usaha.

Selain mengetahui tentang wajib pajak, informasi mengenai mereka yang tak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 tahun 2013 adalah:

  • Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
  • Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelahberoperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4,8 miliar.

Selain ketentuan tentang tidak wajib pajak di atas, Objek Pajak yang tak dikenai Pajak Penghasilan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Penghasilan dari jasa yang berhubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
  • Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Untuk penyetoran pajak sendiri adalah tanggal 15 bulan berikutnya paling lambat dengan menggunakan SSP atau Surat Setoran Pajak. Apabila SSP telah divalidasi NTPN maka Wajib Pajak tak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sebagaimana tanggal validasi NTPN. Penyetoran dilakukan dengan mencantumkan kode pada SSP.

Dengan pemberlakukan Peraturan Pemerintah ini maksud dari pemerintah adalah, untuk memudahkan serta menyederhanakan aturan perpajakan, untuk mendidik masyarakat agar tertib dalam hal administrasi, untuk mendidik masyarakat agar selalu transparan, dan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta dalam penyelenggaraan negara.

Sementara tujuan dari pemberlakukan PP ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan, meningkatkan wawasan masyarakat mengenai manfaat perpajakan, dan terakhir adalah untuk mewujudkan kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha menghimbau masyarakat agar taat membayar pajak karena itu merupakan bentuk kontribusi wajib yang harus disetorkan kepada pemerintah walaupun yang bersangkutan tampak tak mendapatkan imbalannya secara langsung. Tetapi para Wajib Pajak dan semua masyarakat di tanah air juga akan turut menikmati pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur pembangunan jalan, jembatan, penerangan, transportasi serta yang lainnya. 

Pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan digunakan untuk keperluan penyelenggaraan negara seperti membayar pembelanjaan negara, gaji pegawai negeri, serta sumber modal dan pendanaan. Penghasilan negara yang terbesar juga berasal dari pajak. Semoga Bermanfaat.

Baca Juga
Hubungi Kami

  PT AMZ Wira Indonesia

telp 0852 1338 0682
bb 0852 1338 0682
bb 5E9BB838
email amz.kelas@gmail.com

daftar online

testimoni peserta

Artikel Update
Sign Up for Newsletter



 
Copyright © 2015-2017 Kursus Akuntansi All Rights Reserved